Contoh Soal CPNS Kebijakan Pemerintah
1. Apabila diperhatikan dengan saksama,kunci utama keberhasilan sebagai upaya dan kebijakan pemerintah adalah ...
A. pembinaan kesadaran warga negara
B. mengembangkan proyek-proyek yang strategis
C. penggunaan bantuan luar negeri secara tepat
D. pungutan pajak luar negeri secara proporsional
E. penegakan hukum secara konsekuen
Jawaban: A
2. Kebijakanpemerintah paling tidak dalam bentuknya yang positif pada mumnya dibuat berdasarkan...
A. Adat istiadat
B. Hukum dan kewenangan tertentu
C. Agama dan kepercayaan
D. Musyawarah untuk mufakat
Jawaban: B
3. Sesuai dengan hasil pemilu tahun 1999, semua PNS adalah anggota partai ...
A. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
B. Golongan Karya
C. PAN
D. PPP
E. bebas memilih
Jawaban: E
4. Siapa yang menyusun PROPENAS adalah...
A. Presiden
B. DPR
C. Presiden dan DPR
D. Bappenas
Jawaban: C
5. Susunan pemerintah daerah otonom menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 terdiri dari:
A. Kepala Daerah dan DPRD
B. Kepala Derah, DPRD dan Badan Eksekutif Derah
C. Kepala Derah dan dinas-dinas
D. Kepala Deerah dan Tripida/Muspida
Jawaban: A
6. Peraturan Pemerinah tentang pengelolaan dan pertanggung-jawaban leuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dalam :
A. PP Nomor 105
B. PP Nomor 106
C. PP Nomor 107
D. PP Nomor 151
Jawaban: B
7. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan prinsip sebagai berikut, KECUALI:
A. Efisiensi
B. Kebangsaan
C. Berwawasan lingkungan
D. Kemandirian
Jawaban: B
8. Dalam kondisi krisis ekonomi global yang kemungkinan terjadi, pemerintah perlu mengembangkan sektor ekonomi yang memiliki kemandirian dan ketahanan yang kuat yaitu pada sektor...
A. Perdagangan dan minyak bumi
B. Pertanian dan pariwisata
C. Industri dan jasa
D. Ekonomi makro dan valuta
E. Surat hutang dan sun
Jawaban: B
9. kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan menurut Simons bertujuan sebagai berikut, kecuali...
A. Meningkatkan pemuasan kepentinganumum
B. Menerapkan proses administrasi yang tepat
C. Menghindari konflik sosial yang bersifat destruktif
D. Mencapai keadilan sosial di lapisan masyarakat
Jawaban: D
10. Program PROPENAS disusun setiap berapa tahun sekali.
A. 1 tahun sekali
B. 2 tahun sekali
C. 5 tahun sekali
D. 25 tahun sekali
Jawaban: C
11. Sistem kebijakan meliputi 3 unsur yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut, kecuali....
A. Pelaku kebijakan
B. Kebijakan pemerintah
C. Lingkungan kebijakan
D. Dana kebijakan
Jawaban: C
12. Propenas adalah kependekan dari ....
A. Peogram Pembangunan Nasional
B. Proyek Pembangunan Nasional
C. Program Pendidikan Nasional
D. Proyek Pendidikan Nasional
Jawaban: A
13. Dinas propinsi merupakan unsur pemerintahan propinsi dipimpin oleh kepala yang berada dibawah gubernur, melalui:
A. Wakil Gubernur
B. Sekretaris Daerah
C. Unit Pelaksana Teknis
D. Kepala Dinas
Jawaban: B
14. Pengaruh positif dari adanya kebijakan kebebasan Pers yang dikeluarkan pemerintah antara lain ….
A. Unsur kebudayaan asing berkembang pesat
B. Kebebasan mengekspresikan diri
C. Meningkatnya kecerdasan masyarakat
D. Kebebasan melakukan segala hal
E. Keberanian mengekspresikan apapun opini
Jawaban: C
15. Pemilihan Presiden dan wakil presiden diatur dalam ...
A. Undang-undang No.12 Tahun 2002
B. Undang-undang No.23 Tahun 2002
C. Undang-undang No.24Tahun 2002
D. Undang-undang No.25 Tahun 2002
E. Undang-undang No.31 Tahun 2002
Jawaban: E
16. Menurut Undang-Undang Kepegawaian Negara yang termasuk pegawai negeri adalah
A. TNI, Polri, Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai khusus seperti anggota KPU, KPUD, BATAN, dan lain-lain
B. semua yang bekerja di departemen
C. hanya Pegawai Negeri Sipil
D. hanya pegawai yang bekerja di kantor pemerintah
E. TNI, Polri, dan Pegawai Negeri Sipil
Jawaban: A
17. Agar kebijakan pemerintah dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik maka perlu dilakukan upaya seperti ...
A. pembinaan kesadaran warga negara
B. mengembangkan proyek-proyek strategis
C. penggunaan bantuan luar negeri secara tepat
D. pungutan pajak yang proporsional
E. penegakan hukum secara konsekuen
Jawaban: A
18. Semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalamarti pilihan-pilihan apapun baik untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan biasa disebut dengan....
A. Keadilan pemerintah
B. Kebijakan pemerintah
C. Peraturan pemerintah
D. Strategi pemerintah
Jawaban: B
19. PROPENAS disusun berdasarkan UU No berapa..
A. UU No.22 tahun 1999
B. UU No.25 tahun 1999
C. UU No.25 tahun 2000
D. UU No.28 tahun 1999
Jawaban: C
20. Pedoman penyelenggara negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan UU:
A. UU No.22 tahun 1999
B. UU No.25 tahun 1999
C. UU No.25 tahun 2000
D. UU No.28 tahun 1999
Jawaban: D
21. Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah ....
A. Pendidikan
B. Agama
C. Sosial
D. Pertahan
Jawaban: D
22. Dalam rangka pembangunan nasional yang langsung berugas sebagai pemikir,perencanaan dan sekaligus pelaksanaan pembangunan adalah:
A. TNI
B. Ahli-ahli ekonomi
C. Masyarakat umum
D. Pegawai Negeri
Jawaban: A
23. Peraturan pemerintah tenang pedoman organisasi perangkat daerah (PP Nomor 84 tahun 2000) disahkan pada:
A. 25 Agustus 2000
B. 25 September 2000
C. 25 Oktober 2000
D. 25 November 2000
Jawaban: B
24. Dwifungsi ABRI memiliki peran ganda dalam bidang...
A. Sosial dan budaya
B. Hankam dan sosial
C. Sosial dan ekonomi
D. Ekonomi dan pendidikan
E. Politik dan ekonomi
Jawaban:B
25. Integritas Nasional sebagai upaya atas proses pembauran harus dapat jaminan terwujudnya hal-hal berikut, KECUALI:
A. Keselarasan
B. Keserasian
C. Kemaslahatan
D. Keseimbangan
Jawaban: C
26. Pada masa orde baru, pemerintah mencanangkan pembangunan lima tahun hingga Pelita ke...
A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V
Jawaban: C
27. Undang-undang yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerahadalah:
A. UU No.24 tahun 1999
B. UU No.25 tahun 1999
C. UU No.22 tahun 1999
D. UU No.23 tahun 1999
Jawaban: C
A. pembinaan kesadaran warga negara
B. mengembangkan proyek-proyek yang strategis
C. penggunaan bantuan luar negeri secara tepat
D. pungutan pajak luar negeri secara proporsional
E. penegakan hukum secara konsekuen
Jawaban: A
2. Kebijakanpemerintah paling tidak dalam bentuknya yang positif pada mumnya dibuat berdasarkan...
A. Adat istiadat
B. Hukum dan kewenangan tertentu
C. Agama dan kepercayaan
D. Musyawarah untuk mufakat
Jawaban: B
3. Sesuai dengan hasil pemilu tahun 1999, semua PNS adalah anggota partai ...
A. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
B. Golongan Karya
C. PAN
D. PPP
E. bebas memilih
Jawaban: E
4. Siapa yang menyusun PROPENAS adalah...
A. Presiden
B. DPR
C. Presiden dan DPR
D. Bappenas
Jawaban: C
5. Susunan pemerintah daerah otonom menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 terdiri dari:
A. Kepala Daerah dan DPRD
B. Kepala Derah, DPRD dan Badan Eksekutif Derah
C. Kepala Derah dan dinas-dinas
D. Kepala Deerah dan Tripida/Muspida
Jawaban: A
6. Peraturan Pemerinah tentang pengelolaan dan pertanggung-jawaban leuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dalam :
A. PP Nomor 105
B. PP Nomor 106
C. PP Nomor 107
D. PP Nomor 151
Jawaban: B
7. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan prinsip sebagai berikut, KECUALI:
A. Efisiensi
B. Kebangsaan
C. Berwawasan lingkungan
D. Kemandirian
Jawaban: B
8. Dalam kondisi krisis ekonomi global yang kemungkinan terjadi, pemerintah perlu mengembangkan sektor ekonomi yang memiliki kemandirian dan ketahanan yang kuat yaitu pada sektor...
A. Perdagangan dan minyak bumi
B. Pertanian dan pariwisata
C. Industri dan jasa
D. Ekonomi makro dan valuta
E. Surat hutang dan sun
Jawaban: B
9. kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan menurut Simons bertujuan sebagai berikut, kecuali...
A. Meningkatkan pemuasan kepentinganumum
B. Menerapkan proses administrasi yang tepat
C. Menghindari konflik sosial yang bersifat destruktif
D. Mencapai keadilan sosial di lapisan masyarakat
Jawaban: D
10. Program PROPENAS disusun setiap berapa tahun sekali.
A. 1 tahun sekali
B. 2 tahun sekali
C. 5 tahun sekali
D. 25 tahun sekali
Jawaban: C
11. Sistem kebijakan meliputi 3 unsur yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut, kecuali....
A. Pelaku kebijakan
B. Kebijakan pemerintah
C. Lingkungan kebijakan
D. Dana kebijakan
Jawaban: C
12. Propenas adalah kependekan dari ....
A. Peogram Pembangunan Nasional
B. Proyek Pembangunan Nasional
C. Program Pendidikan Nasional
D. Proyek Pendidikan Nasional
Jawaban: A
13. Dinas propinsi merupakan unsur pemerintahan propinsi dipimpin oleh kepala yang berada dibawah gubernur, melalui:
A. Wakil Gubernur
B. Sekretaris Daerah
C. Unit Pelaksana Teknis
D. Kepala Dinas
Jawaban: B
14. Pengaruh positif dari adanya kebijakan kebebasan Pers yang dikeluarkan pemerintah antara lain ….
A. Unsur kebudayaan asing berkembang pesat
B. Kebebasan mengekspresikan diri
C. Meningkatnya kecerdasan masyarakat
D. Kebebasan melakukan segala hal
E. Keberanian mengekspresikan apapun opini
Jawaban: C
15. Pemilihan Presiden dan wakil presiden diatur dalam ...
A. Undang-undang No.12 Tahun 2002
B. Undang-undang No.23 Tahun 2002
C. Undang-undang No.24Tahun 2002
D. Undang-undang No.25 Tahun 2002
E. Undang-undang No.31 Tahun 2002
Jawaban: E
16. Menurut Undang-Undang Kepegawaian Negara yang termasuk pegawai negeri adalah
A. TNI, Polri, Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai khusus seperti anggota KPU, KPUD, BATAN, dan lain-lain
B. semua yang bekerja di departemen
C. hanya Pegawai Negeri Sipil
D. hanya pegawai yang bekerja di kantor pemerintah
E. TNI, Polri, dan Pegawai Negeri Sipil
Jawaban: A
17. Agar kebijakan pemerintah dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik maka perlu dilakukan upaya seperti ...
A. pembinaan kesadaran warga negara
B. mengembangkan proyek-proyek strategis
C. penggunaan bantuan luar negeri secara tepat
D. pungutan pajak yang proporsional
E. penegakan hukum secara konsekuen
Jawaban: A
18. Semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalamarti pilihan-pilihan apapun baik untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan biasa disebut dengan....
A. Keadilan pemerintah
B. Kebijakan pemerintah
C. Peraturan pemerintah
D. Strategi pemerintah
Jawaban: B
19. PROPENAS disusun berdasarkan UU No berapa..
A. UU No.22 tahun 1999
B. UU No.25 tahun 1999
C. UU No.25 tahun 2000
D. UU No.28 tahun 1999
Jawaban: C
20. Pedoman penyelenggara negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan UU:
A. UU No.22 tahun 1999
B. UU No.25 tahun 1999
C. UU No.25 tahun 2000
D. UU No.28 tahun 1999
Jawaban: D
21. Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 diantara kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah ....
A. Pendidikan
B. Agama
C. Sosial
D. Pertahan
Jawaban: D
22. Dalam rangka pembangunan nasional yang langsung berugas sebagai pemikir,perencanaan dan sekaligus pelaksanaan pembangunan adalah:
A. TNI
B. Ahli-ahli ekonomi
C. Masyarakat umum
D. Pegawai Negeri
Jawaban: A
23. Peraturan pemerintah tenang pedoman organisasi perangkat daerah (PP Nomor 84 tahun 2000) disahkan pada:
A. 25 Agustus 2000
B. 25 September 2000
C. 25 Oktober 2000
D. 25 November 2000
Jawaban: B
24. Dwifungsi ABRI memiliki peran ganda dalam bidang...
A. Sosial dan budaya
B. Hankam dan sosial
C. Sosial dan ekonomi
D. Ekonomi dan pendidikan
E. Politik dan ekonomi
Jawaban:B
25. Integritas Nasional sebagai upaya atas proses pembauran harus dapat jaminan terwujudnya hal-hal berikut, KECUALI:
A. Keselarasan
B. Keserasian
C. Kemaslahatan
D. Keseimbangan
Jawaban: C
26. Pada masa orde baru, pemerintah mencanangkan pembangunan lima tahun hingga Pelita ke...
A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V
Jawaban: C
27. Undang-undang yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerahadalah:
A. UU No.24 tahun 1999
B. UU No.25 tahun 1999
C. UU No.22 tahun 1999
D. UU No.23 tahun 1999
Jawaban: C
